Perjanjian Kerja Sama Standardisasi Bukti Penerimaan Dokumen Peradilan Dalam Masalah Perdata

Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Repubik Indonesia tentang Standardisasi Bukti Penerimaan Dokumen Peradilan Dalam Masalah Perdata.

Perjanjian Kerja Sama mengenai Standardisasi Bukti Penerimaan Dokumen Peradilan Dalam Masalah Perdata merupakan salah satu pengaturan lanjutan dari Nota Kesepahaman tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata tahun 2018.

Perjanjian Kerja Sama mengenai Standardisasi Bukti Penerimaan Dokumen Peradilan Dalam Masalah Perdata memuat format standar bukti penerimaan dokumen peradilan dalam masalah perdata lintas negara dari pengadilan Indonesia. Selain itu Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk menyusun dan menerapkan penyeragaman bukti penerimaan dokumen peradilan dalam masalah perdata lintas negara.

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini juga dimuat dua buah lampiran, yang meliputi format standar surat bukti penerimaan penyampaian dokumen peradilan dari pengadilan Indonesia dan format standar bukti penerimaan penyampaian dokumen peradilan dari pengadilan asing.


Dokumen Perjanjian Kerja Sama Standardisasi Bukti Penerimaan Dokumen Peradilan Dalam Masalah Perdata (Klik disini untuk mengunduh dokumen)



Dokumen Publikasi

  • Dokumen Format Standar Bukti Penerimaan Penyampaian Dokumen Peradilan dari Pengadilan Indonesia (unduh dokumen)
  • Dokumen Format Standar Bukti Penerimaan Penyampaian Dokumen Peradilan dari Pengadilan Asing (unduh dokumen)