Nota Kesepahaman Antara Kemlu dan Mahkamah Agung Mengenai Penanganan Surat Rogatori dan Permintaan Bantuan Penyampaian Dokumen Dalam Masalah Perdata dari Pengadilan Negara Asing Kepada Pengadilan di Indonesia dan Dari Pengadilan di Indonesia Kepada Pengadilan Negara Asing

Pada tanggal 19 Februari 2013 telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Kemlu dan Mahkamah Agung mengenai Penanganan Surat Rogatori dan Permintaan Bantuan Penyampaian Dokumen Dalam Masalah Perdata dari Pengadilan Negara Asing Kepada Pengadilan di Indonesia dan dari Pengadilan di Indonesia Kepada Pengadilan Negara Asing merupakan terobosan yang akan semakin memudahkan kerja Kemlu di masa mendatang. Dalam hubungan luar negeri dengan negara lain, Kemlu seringkali menerima permintaan bantuan teknis hukum (judicial assistance) dalam masalah perdata berupa surat rogatori dari pengadilan negara asing kepada pengadilan di Indonesia yang disampaikan melalui perwakilan diplomatiknya di Jakarta. Hal ini termasuk juga permintaan bantuan penyampaian dokumen yang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dari pengadilan negara asing

Di sisi lain, Kemlu juga menerima bantuan serupa dari pengadilan-pengadilan di Indonesia untuk disampaikan kepada pengadilan negara lain, khususnya permintaan untuk menyampaikan dokumen pengadilan yang umumnya berupa relaas panggilan sidang, pemberitahuan isi putusan, maupun surat rogatori. Namun demikian, dalam tataran legislasi ternyata belum terdapat peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penanganan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah perdata yang mengatur prosedur dan persyaratan permintaan bantuan, serta proses hukum acara yang mengaturhaltersebut. Dengandemikian keberadaan Nota Kesepahaman ini merupakan terobosan bagi kelancaran teknis penanganan antara Kemlu dan Mahkamah Agung dimana salah satu poin penting adalah tindak lanjut pembuatan suatu Peraturan Mahkamah Agung mengenai penanganan surat rogatori dan pembentukan Forum Koordinasi bersama untuk membahas kendala dan hambatan teknis yang timbul.

Nota Kesepahaman ini akan bertindak sebagai pedoman koordinasi antara Kemlu dan Mahkamah Agung untuk menangani surat rogatori dan permintaan bantuan penyampaian dokumen kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dalam masalah perdata yang disampaikan oleh pengadilan negara asing kepada Indonesia, dan bantuan sebaliknya dari pengadilan Indonesia kepada pengadilan negara asing.