Nota Kesepahaman

Nota Kesepahaman antara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia
tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum Dalam Masalah Perdata.


Latar belakang pembentukan Nota Kesepahaman antara Kementerian Luar Negeri RI dan Mahkamah Agung RI tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata:

  1. Pemerintah Indonesia telah menerima permintaan bantuan teknis hukum dalam masalah perdata berupa surat rogatori dan penyampaian dokumen peradilan dari negara lain
  2. Pemerintah Indonesia perlu menyampaikan permintaan bantuan teknis hukum dalam masalah perdata berupa surat rogatori dan penyampaian dokumen peradilan kepada negara lain
  3. Terjadi kekosongan hukum dimana Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur penanganan permintaan bantuan teknis hukum dalam masalah perdata
  4. Nota Kesepahaman antara Kemlu dan MA mengenai Penanganan Surat Rogatori dan Permintaan Bantuan Penyampaian Dokumen Dalam Masalah Perdata dari Pengadilan Negara Asing Kepada Pengadilan di Indonesia dan dari Pengadilan di Indonesia Kepada Pengadilan Negara Asing telah berakhir masa berlakunya pada 19 Februari 2018, sehingga perlu diperbaharui.


Maksud dan tujuan pembentukan Nota Kesepahaman antara Kementerian Luar Negeri RI dan Mahkamah Agung RI tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata:

  1. Membuat pedoman koordinasi dalam menangani permintaan bantuan teknis hukum dalam masalah perdata dari Pengadilan di Indonesia kepada Pengadilan Asing dan dari Pengadilan Asing kepada Pengadilan di Indonesia.
  2. Menjamin terlaksananya pemberian bantuan teknis hukum dalam masalah perdata dari Pengadilan di Indonesia kepada Pengadilan Asing dan dari Pengadilan Asing kepada Pengadilan di Indonesia.


Dokumen Nota Kesepahaman tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum Dalam Masalah Perdata (Klik disini untuk mengunduh dokumen)