Konvensi Internasional

Penanganan bantuan teknis hukum lintas yurisdiksi dalam masalah perdata, baik yang menyangkut surat rogatori maupun permohonan bantuan penyampaian dokumen, diatur dalam Konvensi-konvensi Internasional, yaitu:

1. Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (unduh dokumen)
2. Convention of 15 November 1965 on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters (unduh dokumen)
3. Convention of 18 March 1970 on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters (unduh dokumen)

Berdasarkan konvensi tersebut, penyampaian permohonan bantuan teknis hukum (judicial assistance) dapat dilakukan langsung antar pengadilan lintas yurisdiksi negara. Akan tetapi, Indonesia bukan negara pihak pada tiga konvensi tersebut, sehingga pengadilan di Indonesia yang akan meminta bantuan teknis hukum ke pengadilan di negara lain atau sebaliknya harus melalui saluran diplomatik.