Ketentuan Nasional

Ketentuan Penyampaian Surat Rogatori dalam Masalah Perdata ke Pengadilan di Indonesia

  1. Surat rogatori dalam masalah perdata dari Negara Asing harus ditujukan kepada Mahkamah Agung dan disampaikan melalui perwakilan diplomatiknya di Indonesia atau yang wilayah rangkapannya meliputi Indonesia.
  2. Surat rogatori dalam masalah perdata harus dilengkapi dengan:
    1. Nama dan Alamat jelas dari otoritas Negara Asing yang mengajukan permohonan;
    2. Nama dan alamat pihak-pihak berperkara (penggugat dan tergugat) atau wakilnya;
    3. Ringkasan singkat perkara mengenai alasan dan tuntutan perkara (fundamentum dan petitum);
    4. Jenis bantuan teknis hukum yang diminta;
    5. Nama dan alamat para saksi yang akan dihadirkan untuk diperiksa;
    6. Pertanyaan yang perlu disampaikan kepada para saksi atau persoalan yang harus mereka jelaskan;
    7. Dokumen atau barang yang perlu ditelaah;
    8. Pemberitahuan kepada institusi yang tercantum nama, tanggal, dan tempat pelaksanaan permohonan, serta nama dan alamat institusi atau pejabat yang akan melaksanakannya;
    9. Pajak dan biaya yang layak untuk dikembalikan;
    10. Tanggal permohonan;
    11. Tanda tangan dan stempel resmi otoritas berwenang di Negara Asing.
  3. Surat rogatori dalam masalah perdata beserta dokumen terkait lainnya harus disertai terjemahan dalam Bahasa Indonesia, kecuali ditentukan lain berdasarkan perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah perdata dengan Negara Asing tersebut.


Ketentuan Penyampaian Dokumen Pengadilan dalam Masalah Perdata ke Pengadilan di Indonesia

  1. Penyampaian Dokumen Peradilan Masalah Perdata dari Negara Asing disampaikan kepada Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan diplomatiknya di Indonesia atau yang wilayah rangkapannya meliputi Indonesia.
  2. Permintaan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
    1. Nama Pihak yang dituju;
    2. Alamat jelas pihak-pihak berperkara (penggugat dan tergugat) atau wakilnya;
    3. Nama dan Alamat saksi yang dimintakan (saksi ahli maupun saksi pihak);
  3. Permintaan Penyampaian Dokumen Peradilan Masalah Perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta dokumen terkait lainnya harus disertai terjemahan dalam Bahasa Indonesia, kecuali ditentukan lain berdasarkan perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah perdata dengan Negara Asing tersebut.