Perjanjian Kerja Sama Prosedur Operasional Standar Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata

Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Repubik Indonesia tentang Prosedur Operasional Standar Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata.

Perjanjian Kerja Sama mengenai Prosedur Operasional Standar Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata merupakan salah satu pengaturan lanjutan dari Nota Kesepahaman tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata tahun 2018.

Perjanjian Kerja Sama mengenai Prosedur Operasional Standar Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata memuat prosedur operasional standar penanganan permintaan bantuan teknis hukum dalam masalah perdata baik dari pengadilan di Indonesia, maupun dari pengadilan asing. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mewujudkan tertib administrasi, transparansi, dan efisiensi standar waktu bagi penanganan permintaan bantuan teknis hukum dalam masalah perdata lintas negara, bagi unit terkait di lingkungan Kementerian Luar Negeri, Perwakilan RI di luar negeri, unit terkait di lingkungan Mahkamah Agung, dan seluruh pengadilan di Indonesia.

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini juga dimuat dua buah lampiran, yang meliputi prosedur operasional standar penanganan permintaan bantuan teknis hukum dalam masalah perdata dari pengadilan di Indonesia dan prosedur operasional standar penanganan permintaan bantuan teknis hukum dalam masalah perdata dari pengadlan asing.


Perjanjian Kerja Sama Prosedur Operasional Standar Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata (Klik disini untuk mengunduh dokumen)