KETENTUAN-KETENTUAN

  • KETENTUAN NASIONAL
  • KETENTUAN INTERNASIONAL
  • KETENTUAN NEGARA ASING

Ketentuan Penyampaian Surat Rogatori dalam Masalah Perdata ke Pengadilan di Indonesia

  1. Surat rogatori dalam masalah perdata dari Negara Asing harus ditujukan kepada Mahkamah Agung dan disampaikan melalui perwakilan diplomatiknya di Indonesia atau yang wilayah rangkapannya meliputi Indonesia.
  2. Surat rogatori dalam masalah perdata harus dilengkapi dengan:
    1. Nama dan Alamat jelas dari otoritas Negara Asing yang mengajukan permohonan;
    2. Nama dan alamat pihak-pihak berperkara (penggugat dan tergugat) atau wakilnya;
    3. Ringkasan singkat perkara mengenai alasan dan tuntutan perkara (fundamentum dan petitum);
    4. Jenis bantuan teknis hukum yang diminta;
    5. Nama dan alamat para saksi yang akan dihadirkan untuk diperiksa;
    6. Pertanyaan yang perlu disampaikan kepada para saksi atau persoalan yang harus mereka jelaskan;
    7. Dokumen atau barang yang perlu ditelaah;
    8. Pemberitahuan kepada institusi yang tercantum nama, tanggal, dan tempat pelaksanaan permohonan, serta nama dan alamat institusi atau pejabat yang akan melaksanakannya;
    9. Pajak dan biaya yang layak untuk dikembalikan;
    10. Tanggal permohonan;
    11. Tanda tangan dan stempel resmi otoritas berwenang di Negara Asing.
  3. Surat rogatori dalam masalah perdata beserta dokumen terkait lainnya harus disertai terjemahan dalam Bahasa Indonesia, kecuali ditentukan lain berdasarkan perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah perdata dengan Negara Asing tersebut.

Ketentuan Penyampaian Dokumen Pengadilan dalam Masalah Perdata ke Pengadilan di Indonesia

  1. Penyampaian Dokumen Peradilan Masalah Perdata dari Negara Asing disampaikan kepada Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan diplomatiknya di Indonesia atau yang wilayah rangkapannya meliputi Indonesia.
  2. Permintaan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
    1. Nama Pihak yang dituju;
    2. Alamat jelas pihak-pihak berperkara (penggugat dan tergugat) atau wakilnya;
    3. Nama dan Alamat saksi yang dimintakan (saksi ahli maupun saksi pihak);
  3. Permintaan Penyampaian Dokumen Peradilan Masalah Perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta dokumen terkait lainnya harus disertai terjemahan dalam Bahasa Indonesia, kecuali ditentukan lain berdasarkan perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah perdata dengan Negara Asing tersebut.

Prosedur pengiriman surat rogatori dan dokumen pengadilan dalam masalah perdata bagi pihak berperkara yang berada di luar negeri

  1. Surat pengantar permintaan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata kepada negara tujuan disampaikan oleh Pengadilan melalui Panitera Mahkamah Agung.
  2. Surat permintaan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata harus menggunakan standar dokumen yang telah disepakati.
  3. Permintaan penyampaian dokumen tersebut harus memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh Negara tujuan, di antaranya dokumen pengadilan yang akan disampaikan harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris atau bahasa negara setempat.
  4. Biaya penyampaian/pengiriman dokumen dibebankan kepada pihak berperkara dan disetorkan oleh pengadilan ke rekening penampung atas nama Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Bantuan hukum lintas negara merupakan suatu prosedur yang sudah berlangsung sejak lama dan telah diakui dan diakomodir dalam Vienna Convention on Consular Relations 1963. Di samping itu, terdapat produk hukum dari Konferensi Den Haag tentang Hukum Privat Internasional (HCCH) yang mengatur mengenai prosedur penyampaian dokumen (Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters) dan pengambilan alat bukti dalam masalah perdata dan komersial lintas negara (Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters). Hingga saat ini, Indonesia baru meratifikasi Vienna Convention on Consular Relations 1963 dan permintaan bantuan teknis hukum dari dan ke pengadilan di Indonesia dilakukan melalui saluran diplomatik.

  1. Vienna Convention on Consular Relations 1963

    UNDUH DOKUMEN

  2. Convention of 15 November 1965 on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters

    UNDUH DOKUMEN

  3. Convention of 18 March 1970 on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters

    UNDUH DOKUMEN

Ketentuan Hukum dari Negara Penerima terkait Penyampaian Surat Rogatori dan Permintaan Bantuan Penyampaian Dokumen dalam Masalah Perdata

Dalam penyampaian permintaan bantuan teknis hukum berupa surat rogatori dan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata, harus memenuhi ketentuan yang berlaku di negara setempat mengenai permintaan bantuan teknis hukum, agar dapat diterima oleh pihak tertuju di negara setempat tersebut.

HUBUNGI KAMI UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT